NGAMPRAH, BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tiga dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini.
Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menyebutkan bahwa dua dapur SPPG berada di wilayah Cipongkor, sementara satu dapur lainnya berada di wilayah Cihampelas. Ketiga dapur saat ini ditutup sementara untuk kepentingan investigasi.
“Kami mendorong dan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar ketiga SPPG ini segera dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari segi kebersihan, pengelolaan makanan, hingga prosedur distribusi,” ujar Bupati Jeje dalam siaran pers, Sabtu (27/9/2025).
Jeje menekankan bahwa evaluasi ini sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang dan kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat tetap terjamin. Pemda Bandung Barat juga berkomitmen melakukan pengawasan ketat semua dapur SPPG serta memperbaiki sistem distribusi makanan bergizi yang menjadi program unggulan bagi masyarakat.
“Kesehatan dan keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Kami berharap hasil evaluasi dari Badan Gizi Nasional bisa menjadi dasar perbaikan dan langkah pencegahan ke depan,” tegas Jeje.
Seiring dengan langkah tersebut, Pemda Bandung Barat menghentikan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk keracunan massal MBG pada hari yang sama. Keputusan ini didasarkan pada analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur bermasalah, serta meningkatnya angka kesembuhan pasien.
"Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB resmi kami hentikan," jelas Jeje.
Hingga saat ini, tercatat 1.315 orang mengalami keracunan, dengan 1.241 pasien telah pulih dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara 74 pasien masih menjalani perawatan, namun kondisinya terus membaik.
Jeje menambahkan, meski status KLB dihentikan, fokus utama Pemda Bandung Barat tetap memastikan seluruh pasien yang masih dirawat dapat pulih dan kembali ke keluarga masing-masing. Pemerintah terus berkoordinasi dengan tenaga medis, relawan, serta aparat TNI-Polri untuk memberikan penanganan optimal.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!