LENGKONG, BANDUNG — Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian meluas, khususnya di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini, tercatat 411 siswa di Cipongkor terdampak keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Menanggapi situasi ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyoroti pentingnya Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikat SLHS menjadi bukti bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, khususnya karena makanan ini diberikan kepada siswa sekolah.
Berdasarkan data KDSP, dari 8.583 SPPG, hanya 34 dapur yang telah memiliki SLHS, sementara 8.549 dapur lainnya belum bersertifikat hingga 22 September 2025.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ujar Qodari.
Selain SLHS, Qodari juga menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang sudah memiliki SOP tersebut.
Data terbaru dari Kementerian Kesehatan per 16 September 2025 mencatat 60 kasus MBG dengan total korban 5.320 orang. Sementara data BPOM per 10 September 2025 mencatat 55 kasus dengan jumlah penderita sama, yakni 5.320 orang.
Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kualitas dapur penyedia makanan dan penerapan SOP keamanan pangan yang ketat, agar program MBG tetap aman dan bermanfaat bagi siswa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!